Sms centre
082386077755

Untuk meningkatkan Pelayanan informasi Publik, Pengadilan Negeri Solok Kelas II menyediakan layanan SMS Centre terhadap pencari keadilan.
Jam Kerja 08.00 sd 16.30 WIB

Pelayanan Prima

PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARAKAT PENGGUNA PENGADILAN DIMANA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PRO AKTIF UNTUK MENEMUI DAN MENANYAKAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERKUNJUNG DI PENGADILAN APAKAH PELAYANAN DILAKSANAKAN SECARA MAKSIMAL TERHADAP PENGGUNA PENGGADILAN DI PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

Arrow
Arrow
Slider

Hot News

Berita

  • IT-PN.Solok: 22 Desember 2017. Hakim Zulfanurfitri, SH., menjadi Pembina upacara dalam memperingati Hari Ibu Ke-89  tahun 2017 mengambil tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Berjaya",...

    Selengkapnya

  • IT-PN.Solok: Pada hari ini Selasa, tanggal 12 Desember 2017 di Pengadilan Negeri Solok telah melakukan Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Berbasis Informasi Teknologi oleh Ketua...

    Selengkapnya

  • IT-PN.Solok: Hari ini Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Kami seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Solok menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke 89 Tahun 2017 bertempat di halaman...

    Selengkapnya

Artikel

  • Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia , Yang Mulia  Prof. Dr. H. Muhamad Hatta Ali, S.H., M.H. memperluas jaringan kerja sama bidang peradilan dengan Ketua Supreme Judicial Council (SJC)...

    Selengkapnya

  • IT-PN.Solok, Rabu 22 November 2017.  Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 250/BUA/KP.03/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017...

    Selengkapnya

  •     IT-PN.Solok, Tanggal 20 Nopember 2017. Ketua Kamar Pengawasan YM. Bapak Dr. H. Sunarto, SH.M.Hum, YM. Bapak Dr. Ibrahim, SH. MH., LLM., YM. Ibu Maria Anna Samiyati, SH. MH. ...

    Selengkapnya

Pengumuman

  • Sesuai dengan Surat Badan Urusan Administrasi Nomor 254/BUA/OT.01.3/11/2015 tanggal 27 Nopember 2015 perihal Tampilan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Menu Website Satker,...

    Selengkapnya

  • DOKUMEN TERKAIT   »  RKA-KL DIPA 01 Tahun 2017 »  RKA-KL DIPA 03 Tahun 2017

    Selengkapnya

  • A. Jam Kerja :     Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.30 WIB     Hari Jumat pukul 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB B. Jam Istirahat :    ...

    Selengkapnya

Informasi Perkara Lalu-lintas (Tilang)

Berdasarkan Peraturan mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-lintas, Sidang Perkara Lalu-lintas (Tilang) diputus tanpa hadirnya Pelanggar, bayar denda dan pengambilan barang bukti pada kasir Kejaksaan Negeri Solok dengan menunjukkan Bukti Pembayaran Denda.

Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-lintas:

  1. Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan

  2. Perkara Lalu-lintas di Pengadilan Negeri Solok diputus setiap Hari Kamis tiap minggunya  

  3. Pelanggar tinggal “LIHAT”, “BAYAR” dan “AMBIL”

  4. Besaran Denda dapat di “LIHAT” pada:

    • Website PN Solok, Akses tilang klik disini: http://tilang.pn-solok.go.id/ 

    • Download gratis di Playstore pada smartphone Android anda, cari “ Tilang PN Solok”   

    • Papan Pengumuman Info Tilang di Pengadilan Negeri Solok (Jl. Lubuk Sikarah No. 32)   

    • Besaran Denda baru akan tersedia diatas Jam 08.00 WIB 

  5. “BAYAR” denda di Kantor Kejaksaan Negeri Solok

  6. “AMBIL” barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Solok  

 

 

MAHKAMAH AGUNG RI DAN SUPREME JUDICIAL COUNCIL SAUDI ARABIA PERKUAT KERJA SAMA BIDANG PERADILAN

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia , Yang Mulia  Prof. Dr. H. Muhamad Hatta Ali, S.H., M.H. memperluas jaringan kerja sama bidang peradilan dengan Ketua Supreme Judicial Council (SJC) Kerajaan Saudi Arabia (KSA), Syaikh Dr. Waled bin Muhammad Ash Shom’ani, tanggal 11-14 Desember 2017.  Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung RI juga mengadakan pertemuan dengan  Ketua Mahkamah Kasasi, Yang Mulia Syaikh Ghaihab bin Muhamad El Ghaihab, Ketua Mahkamah Agung Tatausaha Negara Kerajaan Saudi Arabia, Yang Mulia Ibrahim bin Sulaiman Ar Rasyid, Jaksa Agung Kerajaan Saudi Arabia, Yang Mulia Syaikh Su’ud bin Muhammad El Mu’jab dan sejumlah pimpinan dari beberapa pengadilan  di kota Riyadh seperti Pengadilan Akhwal Syakhsiyyah (Pengadilan Keluarga) Riyadh, Pengadilan Niaga Riyadh, Pengadilan Pidana Riyadh dan Pengadilan Umum riyadh di Kota Riyadh Ibu Kota Kerajaan Saudi Arabia.

Turut hadir bersama Ketua MA RI selama kunjungan ini sejumlah pejabat di lingkungan MA RI, antara lain Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag MA RI, Dr. H. Fauzan Jahuri Muri, SH., MH., MM., Hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas I A, Dr. H. Nasich Salam Suharto, LC., LL.M, Hakim Yustisial/Asisten Ketua Mahkamah Agung RI, Faisal Akbaruddin Taqwa, SH., LLM dan Kabag Keuangan Ditjen Badilag MA RI, Arief Gunawan Syah, SH., MH.

Upaya yang dilakukan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI adalah untuk memperluas jaringan dan jalinan kerja sama Internasional di bidang peradilan merupakan keputusan yang sangat bijak. Negara Timur Tengah merupakan negara-negara yang memiliki unsur kesamaan dengan Indonesia yang secara mayoritas beragama Islam. Semakin luasnya jaringan kerja sama yang dilakukan, maka semakin luas pengaruh sistem peradilan Indonesia di kawasan Timur Tengah. Negara Timur Tengah merupakan negara-negara Islam yang mendasarkan pada prinsip Syari’ah. 

Materi peradilan yang menjadi focus kerja sama adalah pengembangan materi ekonomi syariah dan  peningkatan kualitas sumber daya Hakim,  khususnya peningkatan kapasitas hakim dalam menyelesaikan berbagai perkara ekonomi syariah.

Hukum  Dasar Kerajaan Saudi Arabia  menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan para hakim tidak dapat dipidanakan karena putusannya kecuali secara nyata dan dibenarkan secara hukum bahwa hakim telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sistem Peradilan Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia terdapat unsur kesamaan dan perbedaan. Ada  dua lembaga peradilan di Saudi Arabia yaitu Al Qodho’ Al Idari (Tata usaha Negara) dan Al Qodho’ Al ‘Aam ( Peradilan Umum). Keduanya adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di Saudi Arabia.

Meskipun  kunjungan Delegasi Ketua Mahkamah Agung RI  hanya tiga hari di Riyadh, namun semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Semoga pertemuan yang dilaksanakan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang peradilan di Kerajaan Saudi Arabia sehingga jalinan kerjasama antara Mahkamah Agung  RI dan Peradilan  Kerajaan Saudi Arabia dapat semakin kuat serta dapat memberikan manfaat secara luas”, demikian  pernyataan  Senior Advisor Ketua SUPREME JUDICIAL COUNCIL (SJC) Kerajaan Saudi Arabia, Syaikh Fahd El Jarallah yang dalam kunjungan kali ini ditugaskan untuk menyertai delegasi MA RI dalam setiap kegiatan.

Kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI  merupakan kunjungan yang pertama ke SUPREME JUDICIAL COUNCIL (SJC)  Kerajaan Saudi Arabia di Riyadh. Setelah acara seremonial Ketua Mahkamah Agung RI  Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH. MH. Mendapat kesempatan melihat dan mengenal lebih dekat sistem peradilan di Kerajaan Saudi Arabia dan berbagai capaian kinerja yang telah diraih serta berbagai pengalaman pengadilan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Pernyataan Ketua SJC KSA disela-sela jamuan makan malam di Kota Riyadh untuk Delegasi MA RI, ”Kami sangat senang dengan kedatangan Y.M. Prof. Dr. H. Muhamad Hatta Ali, S.H. dan delegasi pendamping ke Kerajaan Saudi Arabia, semoga kerjasama peradilan antar dua negara dapat terus terjalin dan semakin kuat”

Pengadilan Kerajaan Saudi Arabia juga mengenal tingkatan seperti sistem di Indonesia. Pengadilan Kerajaan Saudi Arabia terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu :  Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi. Hal menarik di peradilan Kerajaan Saudi Arabia adalah adanya spesialisasi penanganan perkara sejak Tingkat Pertama, Banding hingga Kasasi. Pada tingkat pertama, Pengadilan di bagi menjadi enam pengadilan khusus yaitu, Mahkamah Tijariah (Pengadilan Niaga), Mahkamah Akhwal Syakhsiyyah (Pengadilan Keluarga), Mahkamah Amah (pengadilan Umum/Perdata-red), Mahkamah Jazaiyyah (Pengadilan Pidana), Mahkamah Ummaliyyah (Pengadilan Tenaga Kerja) dan Mahkamah Tanfidz (Pengadilan Eksekusi). Di Tingkat Banding dan Kasasi di lanjutkan dengan sistem “Dawair” atau semacam sistem kamar di Indonesia.

Khusus untuk pelaksanaan putusan yang tidak dapat dijalankan secara sukarela, Sistem Peradilan di Kerajaan Saudi Arabia telah melakukan terobosan melalui pembentukan pengadilan baru yaitu Mahkamah Tanfidz (Pengadilan Eksekusi) yang di bentuk beberapa bulan terakhir. Di pengadilan inilah permohonan eksekusi terhadap segata putusan yang telah dijatuhkan dapat dimohonkan.

Peradilan  di Kerajaan Saudi Arabia telah menganut prinsip-prinsip peradilan modern dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sistem konvensional dalam pengelolaan administrasi perkara telah ditinggalkan. Secara keseluruhan peradilan Kerajaan Saudi Arabia telah beralih dari era manual menuju era digital atau paperless. Panggilan para pihak untuk hadir dipersidangan dilakukan dengan menggunakan panggilan elektronik serta berkas perkara dilakukan secara paperless.

“Pengadilan di Saudi Arabia, khususnya di Mahkamah Akhwal Syakhsiyyah (Pengadilan Keluarga) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi, pangilan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik seperti smart phone dll. Menurut  Wakil Ketua Mahkamah Akhwal Syakhsiyyah (Pengadilan Keluarga) diruang kerjanya, saat ini kami sudah beralih dari era manual menuju era paperless”,

Untuk diketahui, hingga saat ini Mahkamah Agung RI telah melakukan kerjasama dengan Al Ma’had ‘Ali Lil Qadho’ atau The High Institute For Judge di Riyadh dalam bentuk pelatihan melalui short course di bidang penyelesaian ekonomi syariah dan beberapa isu hukum kontemporer dengan melibatkan para nara sumber dari para hakim senior dan ahli hukum Saudi Arabia. Terhitung sudah empat angkatan para hakim Indonesia mengadakan pelatihan di negara ini dengan masing-masing angkatan terdiri dari empat puluh hakim. Diharapkan dalam waktu dekat ini akan dapat segera diberangkatkan pelatihan yang sama untuk angkatan ke lima.